Surat Keterangan Lapor Diri dan Surat Keterangan Tempat Tinggal guna WNA

 

Pertanyaan
Dalam mengurus KITAS, dulu SLKD dan SKTT adalahlanjutan yang mesti diurus guna memperlengkapi WNA yang bermukim di Indonesia. Akhir-akhir ini saya diberitahu bila mereka tidak butuh diurus lagi merujuk ke UU Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian. Tapi herannya Mabes Polri masih mau anda mengurusnya meskipun Imigrasi bilang tidak butuh lagi. What should we do? Apakah terdapat kepastian mana yang mesti anda turuti? Thanks
Ulasan Lengkap
Terima kasih atas pertanyaan yang telah dikatakan kepada kami.

Perlu kami ucapkan bahwa sebelum tanggal 1 Januari 2014, pihak Kepolisian memang mengharuskan Warga Negara Asing (“WNA”) guna mengurus Surat Keterangan Lapor Diri (“SKLD”). Namun, menurut Surat Pengumuman Kepala Sub Bidang Orang Asing (Kasubbid Oras),tertanggal 24 Desember 2013 (“Pengumuman Kasubbid Oras”),WNA yang menetap di Indonesia tidak lagi diharuskan untuk mengurus dan mempunyai SKLD. Adapun bunyi menyeluruh dari Pengumuman itu adalah:
“1. Diberitahukan bahwa menurut :
a. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian.
b. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SPRIN/2471/XII/2013 Tgl 23 Desember 2013 mengenai Penghentian Surat Keterangan Lapor Diri.

Maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, POLRI bukan lagi menerima pelayanan orang asing berupa Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD).

2. Dalam rangka berakhirnya tahun perkiraan 2013 dan akan diselenggarakan tutup buku, maka penerimaan berkas permohonan guna pelayanan orang asing terakhir hingga dengan tanggal 27 Desember 2013.

Demikian guna maklum dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.”

Mengenai keharusan untuk mengurus Surat Keterangan Tempat Tinggal (“SKTT”), urusan tersebut ditata dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diolah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (“UU Administrasi Kependudukan”).

Kewajiban guna mengurus SKTT tersebut tertera dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Kependudukan yang menuliskan:
“1. Orang Asing yang mempunyai Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang mempunyai izin lainnya yang sudah berubah kedudukan sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana berlokasi tinggal di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia mesti melaporkan untuk Instansi Pelaksana sangat lambat 14 (empat belas) hari semenjak diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas.
2. Berdasarkan laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana meregistrasi dan mengeluarkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.”

Adapun pengertian Instansi Pelaksana menurut keterangan dari Pasal 1 angka 7 UU Administrasi Kependudukan ialah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang mengemban pelayanan dalam hal Administrasi Kependudukan. Berdasarkan keterangan di atas, WNA wajib mengadukan dirinya ke Instansi Pelaksana dimana WNA itu berada dan WNA bakal mendapatkan SKTT dari Instansi Pelaksana.

Dalam kaitannya dengan pertanyaan saudara, maka menurut uraian di atas bisa kami simpulkan sebagai berikut:
• Berdasarkan Pengumuman Kasubbid Oras mengenai Penghentian Surat Tanda Melapor WNA bukan lagi berkewajiban guna mengurus SKLD ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
• Bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Kependudukan, WNA tetap memiliki keharusan untuk mengurus SKTT.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:
1. Undang-Undang No. 23 tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan
2. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

 

Customer Service Fauzi HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Slamet HP/whatsapp XL :+6287776370033

Customer Service Akhmad HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Customer Service Mame HP/whatsapp Simpati : +6282114441424

Proses Dokumen Ida HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Hukum/Pengadilan Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Pickup Document Yatno HP/Whatsapp XL : +6287727356800

Complain HP/Whatsapp Simpati : +6281386251161

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Atau dapat menghubungi kami via :

Email: jangkargroups@gmail.com
Telegram : t.me/jangkargroups
Twitter:@fauzimanpower
FB: pt jangkar global groups
Instagram : jangkargroups
Google Playstore : jangkarapps
Google Plus : Akhmad Fauzi Manpower
Youtube : jangkar tv
Linkedin : Akhmad Fauzi Manpower

Leave a Comment